Payment for Ecosystem Services (PES) atau Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) merupakan skema yang mengharuskan pengguna suatu area tertentu membayar sejumlah nominal yang nantinya digunakan untuk melindungi dan mengelola kawasan tersebut dengan prinsip berkelanjutan. Dengan difasilitasi WWF-Indonesia, Petuanan Kataloka dan Jaringan Kapal Rekreasi Indonesia (Jangkar) menyepakati sistem PJL untuk membantu upaya konservasi perairan dan pesisir Petuanan Kataloka. Pemberlakuan PJL di Koon ini sudah dimulai sejak tanggal 29 Maret 2016 dengan menyasar kapal rekreasi (liveaboard) sebagai target awal. Dana yang diperoleh dari pembayaran tersebut akan dikelola oleh Lembaga Adat Wanu Atalo’a (Leawana) untuk kebutuhan konservasi, kebudayaan, dan pendidikan di wilayah Petuanan Kataloka. (Baca juga Pemanfaatan berbasis Hak Petuanan di Pulau Koon, Maluku).
Raja Kataloka memiliki Hak Petuanan Laut di 12 dusun di empat pulau: Pulau Koon, Grogos, Nukus, dan sebagian Pulau Gorom yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Seram Bagian Timur. Dari keempat pulau yang termasuk ke dalam Bentang Laut Inner Banda Arc (Inner Banda Arc Seascape) tersebut, WWF-Indonesia memfokuskan dampingannya di wilayah Pulau Koon dan perairannya sejak lima tahun lalu dengan mengawal program Marine Conservation Area (MCA) dengan tool Rights Based Management (RBM) di wilayah Petuanan Kataloka. (Baca juga Sumpah Adat Negeri Kataloka Untuk Jaga Keberlanjutan Kawasan Perairan Pulau Koon) Program tersebut dijalankan berdasarkan fakta bahwa perairan Koon merupakan salah satu daerah penyangga untuk kesediaan stok ikan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir pun WWF-Indonesia memulai intervensinya dalam ranah pariwisata bahari yang bertanggung jawab di Koon, salah satunya dengan mengenalkan sistem PJL.
Mekanisme pembayaran jasa lingkungan di wisata bahari ini diharapkan membantu mempertahankan fungsi alami kawasan perairan dan pesisir Petuanan Kataloka dalam menyediakan sumber daya untuk keberlangsungan hidup. Leawana akan melakukan perlindungan kawasan di bawah koordinasi dan pendampingan Raja Petuanan Kataloka. Selama beberapa waktu ke depan, PT Samudera Ekowisata Indonesia (SEI), akan membantu Leawana dalam proses sosialisasi PJL ke kapal rekreasi yang masuk ke daerah tersebut. Jelajah Biru (kunjungi lamannya di http://jelajahbiru.com/), merek dagang dari PT SEI, pun bermitra dengan WWF-Indonesia dan sejumlah LSM lokal untuk mengembangkan potensi ekowisata bahari, salah satunya di Kepulauan Koon ini.
Wisata Bahari untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sekitar
Sebelumnya, tidak pernah terpikirkan bahwa sektor pariwisata akan dapat mendatangkan benefit bagi masyarakat setempat, selain dari penangkapan ikan karang. Padahal, keindahan bawah laut memiliki potensi besar menjadi daya tarik utama Koon. Dalam setiap musim pelayaran, sejumlah kapal rekreasi membawa para wisatawan untuk menyelam di perairan Koon yang berarus kuat dan menantang. Biasanya kapal singgah selama satu hari di perairan Koon dalam rute mereka antara Sorong dan Banda. Jangkar, yang menaungi sejumlah kapal rekreasi yang melewati perairan Koon, telah menyatakan komitmennya untuk berkontribusi menjaga perairan kaya ini. Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan penyertaan Jangkar dalam proses sosialisasi dan pengembangan mekanisme PJL yang dilakukan Leawana, WWF-Indonesia dan PT SEI. Dari masukan yang diterima, disepakati pembayaran PJL bisa dilakukan melalui PT SEI yang telah memperoleh mandat dari Leawana. Hal ini akan mempermudah proses pembayaran dan komunikasi mengingat sulitnya sinyal dan ketiadaan bank di wilayah Petuanan Kataloka. Besaran pembayaran jasa lingkungan untuk perairan dan pesisir Petuanan Kataloka dapat dicek di laman Jejalah Biru di Pembayaran Jasa Lingkungan untuk Konservasi di Petuanan Kataloka.
Pariwisata di Petuanan Kataloka akan terus berkembang dan dikembangkan. Tidak hanya wisata penyelaman di Pulau Koon. Misalnya saja, wisatawan juga dapat berkunjung ke Pulau Gorom dan menikmati resep keluarga Kerajaan Petuanan Kataloka serta trekkingdi kebun pala. Kunjungan wisatawan yang dikelola secara bertanggung jawab diharapkan mampu memberikan pemasukan alternatif bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk melindungi wilayahnya.
“Pemerintah Seram Bagian Timur mendukung sepenuhnya penyelenggaraan kepariwasataan yg di kelola dengan cara-cara arif. Perkembangan pariwisata perairan Koon akan membawa nama daerah kami di tingkat international,” ucap Sekretaris Daerah Seram Bagian Timur Syarif Makmur pada kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Jasa Lingkungan di Denpasar, Bali pada 29 Maret 2016 lalu.
Penulis: Annisa S. Ruzuar (Responsible Marine Tourism and Sustainable Seafood Communication Advisor) dan Novita Eka Syaputri (Sunda Banda Seascape Communication and Campaign Assistant)
sumber : https://www.wwf.or.id/?47922/Real-Contribution-for-Conservation
Posting Komentar