"Bahkan sehari bisa ribuan karena data yang krusial 3.500, ini cukup masif," kata Budi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018).

Dia menilai, maraknya penyebaran berita hoaks didorong keinginan sebagian masyarakat yang ingin eksis, yakni dengan menyebarkan secepatnya. Padahal yang bersangkutan tidak mempelajari terlebih dahulu kebenaran informasi yang ia sebarkan.

Budi menyatakan, Polri tidak akan membiarkan hal tersebut terus terjadi. Kata dia, polisi akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Itu kita sejukan, kita berikan suatu penjelasan supaya memahami, bahwa itu bukan (yang benar)," ucapnya.

Sementara itu, Direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyatakan berita fitnah atau hoaks dapat menganggu kedaulatan rakyat. Dia menyatakan kedaulatan itu dapat diwujudkan bila pemilih bisa memilih.

"Prinsip bebas memilih itu tidak bisa dilakukan apabila didasari pada berita bohong. Originalitas itu harus diikuti oleh penerimaan informasi yang benar," ucap dia.

Menurut Titi, berita hoaks sangat membahayakan. Pemilu terancam kehilangan legitimasi.

"Menurut saya tidak legitimate sebuah Pemilu kaku pemilih nya mendasari diri pada informasi yang tidak jujur," jelas Titi. (Liputan6.com).*

Selain itu, AMSI diharapkan menjadi bagian dari rezim swaregulasi media siber. Jangan sampai media siber diatur oleh orang-orang yang tidak memahami dinamika media siber.

Setelah terbentuk, AMSI akan menjadi asosiasi perusahaan kelima yang bisa menjadi stakeholder Dewan Pers bersama Serikat Penerbitan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Ada juga organisasi media online bernama Asosiasi Media Online Indonesia (AMI) yang dideklarasikan di Jakarta 16 Januari 2017.

 

AMI dideklarasikan sebagai upaya memenuhi aspirasi para penggiat media yang mayoritas menggantungkan hidupnya sebagai jurnalis. Deklarasi diihadiri 36 perwakilan media online di wilayah Jabodetabek.

Anggota AMI antara lain situs Kabar Nasional, Jakartakita, Berita Nusantara, dan Harian Nasional.

Sanksi administratif bagi D’Academy Indosiar berupa penghentian sementara itu diputuskan dalam rapat pleno Komisioner KPI Pusat, Senin (20/2/2017). 

"KPI Pusat menilai program siaran D’Academy yang ditayangkan pada 14 Februari 2017 pukul 20.48 WIB telah melanggar aturan," demikian dirilis situs resmi KPI Pusat.

Aturan yang dilanggar adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012. 

Disebutkan, pelanggaran berupa adanya ungkapan kasar dan makian oleh salah satu pengisi acara. KPI Pusat menilai ungkapan kasar dan makin verbal itu tidak pantas ditayangkan.

Pasal P3 dan SPS yang dilanggar yakni Pasal 9, Pasal 14 Ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Pasal 9 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012.

Sebelumnya, KPI Pusat telah memanggil Indosiar, Jumat, 17 Februari 2017, untuk dimintai klarifikasi terkait tayangan D’Academy 4 pada 14 Februari 2017. Klarifikasi yang disampaikan Indosiar itu menjadi bahan pertimbangan KPI Pusat dalam rapat pleno untuk menentukan keputusannya.

Hasil survei secara online yang melibatkan 1,116 responden itu menunjukkan, sebanyak 92,40 persen hoax ditemui di media sosial.

Sebanyak 62,8 persen responden mengaku sering menerima hoax dari aplikasi pesan singkat, seperti Line, WhatsApp (WA), atau Telegram.

Saluran penyebaran hoax lainnya adalah situs web 34,9 persen, televisi 8,7 persen, media cetak 5 persen, email 3,1 persen dan radio 1,2 persen. 

Sebanyak 91,8 persen responden mengatakan, berita mengenai sosial-politik adalah jenis hoax yang paling sering ditemui dengan persentase di media sosial sebanyak 92,40 persen.

"Hoax sengaja dibuat untuk memengaruhi opini publik dan kian marak lantaran faktor stimulasi seperti Sosial Politik dan SARA. Hoax ini juga muncul karena biasanya masyarakat menyukai sesuatu yang heboh," ujar Ketua Umum Mastel, Kristiono, dikutip Tekno Liputan6.

Kristiono menilai, responden sudah cukup kritis karena mereka telah terbiasa memeriksa kebenaran berita. "Ini artinya sudah bagus. Tinggal bagaimana mencegah kelompok silent majority berpindah menjadi haters," tuturnya.*

Ia berharap, media dan insan pers dapat menangkal hoax dengan secara konsisten menghadirkan pemberitaan yang berimbang (cover both side) dan akurat.

Penerapan barcode juga dianggap sebagai cara lain melindungi eksistensi pemodal besar yang punya hajat di ladang bisnis media.

"Verifikasi bangun tembok baru setelah UU ITE. Dewan Pers hanya melindungi pemodal besar," kata Damar dari Souteast Asia Freedom Of Expression dalam sebuah diskusi di LBH-Pers, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).

Pegiat Serikat Pekerja Industri Media dan Kreatif untuk Demokrasi, Ichsan Rahardjo mengatakan, keberatan mereka salah satunya berkaitan dengan regulasi Dewan Pers yang mengatur besarnya jumlah modal usaha yakni minimal Rp50 juta dan harus berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT).

"Akan terjadi korporasi pers, hanya untungkan pemodal besar saja. Monopoli informasi nanti di situ. Seharusnya juga bukan hanya PT yang diterima tapi juga dari yayasan atau perkumpulan," kata Ichsan.

Pendataan dan verifikasi terhadap media ini merupakan pelaksanaan pasal 15 butir 2F, Undang Undang no. 40/1999 tentang kewajiban mendata perusahaan pers oleh Dewan Pers. Pendataan ini juga merupakan komitmen komunitas pers di Indonesia yang tertuang dalam Piagam Palembang 9 Februari 2010.

Verifikasi itu antara lain meliputi legalitas media, isi pemberitaan, keberadaan penanggungjawab redaksi yang jelas, bukti kemampuan finansial untuk menggaji jurnalis secara layak, adanya kode etik dan pedoman perilaku.

Aturan verifikasi media juga dinilai tergesa-gesa lantaran Dewan Pers tidak melibatkan stakeholder dan Serikat Pekerja Media dalam perumusannya. Alih-alih menaikan mutu media dengan sistem lisensi barcode, Dewan Pers dianggap kurang peka terhadap masalah substansial yang dimiliki pekerja media.

"Dari 17 pasal pada standar perusahaan pers, ada enam pasal yang pro dengan kepentingan pekerja media seperti perlindungan hukum, gaji, dan bonus. Ini pasal yang sangat baik dan kami ingin verifikasi jangan hanya formalitas tapi juga memang berdampak baik pada kesejahteraan karyawan," kata Ichsan.

Buntut dari verifikasi menurut Ichsan hanya akan mendatangkan masalah baru yang belum tuntas diperhatikan Dewan Pers. Selain kesejahteraan pekerja media yang belum terakomodasi, Ichsan menyebut akan terjadi pembatasan kerja jurnalistik yang dialami media yang belum terverifikasi.

"Nanti masyarakat tidak percaya dan enggan menjawab wawancara. Lalu media kecil disebut abal-abal," kata dia.

Gagasan verifikasi media oleh Dewan Pers berangkat dari fenomena maraknya media, terutama media online, yang belakangan disinggung kerap menyebarkan berita palsu atau hoax ke masyarakat. (CNNI).*

"Mereka mengalami kejutan budaya (cultural shock) seperti mengalami lompatan jauh dibanding kebutuhan. Informasi yang diterima berkali lipat lebih banyak dari yang dibutuhkan," katanya dikutip Berita Satu.

Dikemukakan, berbagai informasi termasuk hoax banyak diterima melalui media sosial (medsos). Medsos mempunyai ciri, tidak dikenal (anonimity), tak dilihat (invisibility), sering tidak sinkron dengan topik utama (acyncrhonicity), hanya permainan (disociative imagination), dan tidak ada yang punya otoritas lebih (minimizing authority).

Dengan ciri-ciri tadi maka pengguna medsos tidak mementingkan kebenaran, tetapi sensasi, kesenangan, kepuasan yang sifatnya sesaat.

"Karenanya, via medsos orang sesukanya menyampaikan apa saja yang ada di pikiran dan perasaannya masing-masing," tegasnya.

"Baru pada saat sekarang orang bisa menyampaikan apa saja secara bebas. Semua perasaan yang selama ini dipendam oleh generasi terdahulu, dapat dinyatakan secara terbuka tanpa beban," katanya.

Apa yang terpendam atau yang dahulu tabu itu antara lain terkait agama, suku atau ekonomi politik. “Maka begitu tersedia sarana langsung meledak,” katanya.

Menurut Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Ricardi S Adnan, saat ini masyarakat Indonesia sedang gegar budaya dengan adanya medsos. 

"Pemimpin harus memberikan contoh yang baik dan bukannya memanas-manasi situasi. Sebab saat ini medsos dipenuhi dengan isu-isu politik," katanya.

Ia menilai, media arus utama terlalu kaku dengan format yang dinilainya sudah kuno. Berita dari media arus utama cenderung telat sampainya dibandingkan medsos. Namun saat ini, tidak akan ditinggalkan sepenuhnya.*

Melalu akun Twitternya, SBY juga turut mengabarkan aksi tersebut. "Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*," ucap SBY melalui akun @SBYudhoyono.

Diberitakan Tribunnews, jumlah mahasiswa tersebut sekitar 300 hingga 700 orang. Ketua Panitia Jambore dan Silaturahmi Mahasiswa Indonesia, Septian, mengakui, kediaman SBY menjadi salah satu lokasi tujuan aksi peserta jambore sebagaimana hasil rekomendasi peserta Jambore dan Silaturahmi Mahasiswa Indonesia yang dilaksanakan tiga hari terakhir di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

Usai dari kediaman SBY, para mahasiswa juga berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Banyak pihak menilai, di tengah harapan rakyat akan adanya aksi mahasiswa sepertu zaman dulu yang memihak rakyat, aksi mahasiswa tersebut justru sebuah ironi besar sekaligus merusak citra mahasiswa sebagai agen perubahan pembela kebenaran.

“Itu hoax, Dewan Pers tidak pernah jadi lembaga lisensi,” kata Nezar kepada Tempo, Minggu (5/2/2017).

Menurut Nezar, Dewan Pers hanya akan memberi rujukan ke publik saat mengkonsumsi berita dari berbagai perusahaan pers. Dengan demikian, publik dapat membedakan mana perusahaan yang profesional dan yang belum. “Hanya itu saja, jadi bukan semacam lisensi yang mengikat,” ujarnya.

Dewan Pers bakal memverifikasi ribuan perusahaan pers yang telah terdaftar di situs resminya. Sejauh ini sudah ada 74 perusahaan media yang telah diverifikasi tahap awal. 

Rencananya, dalam waktu dua tahun terakhir pihaknya bakal konsentrasi untuk meratifikasi perusahaan pers agar profesional.

Verifikasi dan barcode merupakan salah satu upaya Dewan Pers untuk meredam berita hoax yang saat ini sering beredar di masyarakat.

Pemberlakuan sistem ini juga hasil dari kesepakatan berbagai pihak terhadap Piagam Palembang 2010. Sedikitnya 18 pimpinan perusahaan pers ikut menandatangani Piagam Palembang dan sepakat akan tegaknya kemerdekaan pers secara sukarela dan penuh tanggung jawab. Di dalam piagam itu juga tertuang terkait dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas jurnalistik.*